Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah tahu kelemahan sistem e-budgeting sejak tahun lalu. Menurutnya kelemahan sistem itu seharusnya segera dikoreksi dan bukan diviralkan.
Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul untuk dibahas. Dalam RAPBD tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp234,3 miliar atau sekitar 12,6% dari total Rp2,085 triliun dan pendapatan Rp1,851 triliun.
Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, menilai penyerapan anggaran di Pemkab belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dalam rapat koordinasi dengan Pemda DIY yang digelar Kamis (24/10/2019). Di DIY, Gunungkidul menjadi daerah yang memiliki penyerapan paling rendah.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta membongkar keberadaan anggaran tak masuk akal yang tercatat di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Salah satu anggaran yang mencengangkan adalahusulan belanja lem aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Selain menemukan pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta juga menemukan anggaran pembelian alat tulis dengan nilai jumbo yang tercatat di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Pemkab Gunungkidul menunggu hasil evaluasi dari Gubernur DIY terkait dengan dokumen Rancangan APBD Perubahan 2019 yang disahkan bersama-sama dengan Dewan, beberapa waktu lalu. Tanpa evaluasi, kegiatan yang tertuang tidak bisa dilaksanakan.
Sarana dan prasarana di 35 sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman akan segera diperbaiki.
Sepanjang 2018, belanja pegawai masih menjadi jenis belanja yang paling banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
