Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menggelar rapat paripurna persetujuan bersama antara Bupati Magelang dan DPRD terhadap rancangan APBD Perubahan 2020.
-Pemda DIY menargetkan pendapatan daerah pada 2021 sebesar Rp4,84 triliun. Tiga poin yang menjadi fokus belanja dengan pendapatan tersebut yakni prioritas pembangunan nasional, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh gubernur untuk mempercepat penyerapan APBD. Menurutnya, untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi pada tahun ini yang anjlok akibat pandemi Covid-19, percepatan penyerapan anggaran baik nasional dan daerah harus dilakukan.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kembali memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya dalam pemeriksaan laporan keuangan APBD 2019 oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo 2020, terpangkas sebesar Rp246 miliar, menyusul kebijakan pemerintah pusat menghentikan penyaluran dana untuk kegiatan nonprioritas di seluruh daerah. Imbas pemangkasan ini, Pemkab Kulonprogo terpaksa menunda sejumlah program pembangunan.
Pemda DIY akan mencairkan anggaran sebesar Rp259 miliar dari total kebutuhan Rp334 miliar pada pekan ini untuk digunakan penanganan Covid-19.
Bantul dipastikan kehilangan anggaran puluhan miliar rupiah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. Hal itu menyusul kebijakan Pusat yang mengalihkan sebagian anggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul menurun akibat penyebaran Covid- 19. Di saat yang sama Pemda Bantul diwajibkan memprioritaskan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kepentingan penanganan wabah seperti pengadaan alat kesehatan dan pendidikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Rabu (22/1/2020).
Pasalnya total anggaran belanja untuk pekerja nonaparatur sipil negara (ASN) tersebut cukup besar, yakni mencapai Rp95,6 miliar.
