Pasalnya total anggaran belanja untuk pekerja nonaparatur sipil negara (ASN) tersebut cukup besar, yakni mencapai Rp95,6 miliar.
Pemkab Gunungkidul masih menunggu hasil evaluasi draf APBD 2020 yang telah disepakati bersama dengan anggota DPRD. Meski belum turun, Pemkab siap menindaklanjuti segala catatan yang diberikan Gubernur DIY dalam evaluasi tersebut.
Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang terbukti mengendapkan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Badan Kehormatan DPRD DKI merekomendasikan sanksi ringan kepada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William A. Sarana karena mengunggah draf kebijakan umum anggaran - plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) berisi pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William A. Sarana diberi sanksi setelah mengungkap anggaran pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar yang tercantum di kebijakan umum anggaran - plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 APBD DKI Jakarta.
Tahun depan Pemkab Sleman menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tercapai hingga Rp1 triliun.
Pemkab Gunungkidul sempat mengalokasikan anggaran Rp13 miliar untuk jatah hidup (jadup) lansia dengan memberikan makanan selama dua bulan di 2020. Namun di detik-detik akhir pembahasan RAPBD 2020 program ini dicoret dan alokasi anggaran digunakan untuk sektor lain. Salah satunya menutupi belanja infrastruktur sebesar 25% dari belanja APBD.
Rencana pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang ditarget DPRD Bantul selesai pada Rabu (20/11/2019) meleset.
Provinsi Gorontalo merealisasikan 77% rencana belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah per 12 November 2019 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Sejumlah fraksi di DPRD Gunungkidul mempermasalahkan turunnya pendapatan dan belanja yang tertuang dalam draf APBD 2020. Hal ini terlihat dalam rapat paripurna Dewan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2020, Senin (4/11/2019).
