Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin memberikan keterangan jawaban perbaikan sebanyak 30 alat bukti terhadap permohonan perbaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang sementara sudah dibacakan pihak kuasa hukum Prabowo-Sandi sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merasa tidak menjadi pihak termohon.
Sidang Pendahuluan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dimulai, Jumat (14/6/2019). Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) membacakan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.
Salah satu Tim Kuasa Hukum Paslon 02 , Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah membacakan pendapat ahli yang mengungkapkan soal kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengadilan sengketa pemilu, khususnya Pilpres 2019. Hal itu dibacakan saat sidang pendahuluan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).
Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat mendatangi kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Mereka datang untuk mengawal jalannya sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman menskors sidang pemeriksaan pendahuluan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 saat kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno selaku pemohon, Bambang Widjojanto, membacakan materi gugatan. Skors dilakukan karena telah memasuki waktu Salat Jumat.
Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi diyakini akan berjalan baik. Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto yakin kubunya tidak akan mengulangi kekalahan seperti 2014.
Halte Monumen Nasional ditutup diblokadenya akses Jl. Medan Merdeka Barat dalam rangka sidang pemeriksaan pendahuluan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Guna pengamanansidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi(MK), personel gabungan dari TNI dan Polri menggelar apel pengamanan Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Hari ini, Jumat (14/6/2019), sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dengan nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019.di Mahkamah Konstitusi RI telah dimulai. Sidang dipimpin oleh majelis hakim konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman.
