Realisasi anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp202 triliun. Besaran tersebut tumbuh 67,8 persen (year-on-year/yoy).
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) melakukan normalisasi dua tanjakan di kawasan utara Gunungkidul. Total anggaran untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalanan menanjak ini mencapai Rp3,2 miliar.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tes PCR secara cuma-cuma atau gratis. Terkecuali untuk testing warga yang diketahui kontak erat dan orang yang terindikasi atau suspect Covid-19.
Faisal Basri menjelaskan bahwa pemerintah semestinya fokus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membantu masyarakat di tengah tekanan pandemi Covid-19.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY kembali menggelar agenda rutin Focus Group Discussion secara daring. Agenda kali ini dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemda untuk mendorong akselerasi belanja daerah antara lain belanja untuk dukungan PEN (belanja dukungan kesehatan earmark 8 persen DAU/DBH, Belanja Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah, Belanja Insentif Tenaga Kesehatan), DAK Fisik, dan Dana Desa (6/10/2021)
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan 2021 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (28/9/2021). Hasil kesepakatan ini terdapat sejumlah perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran untuk merealisasikan sejumlah program baru pada 2022 ke Komisi II DPR.
Organisasi perangkat daerah (OPD) di DIY selesai melakukan pergeseran atau refocusing anggaran dana penanganan Covid-19.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan serapan anggaran covid Jateng bukan 0,15% seperti yang beredar di media. Hingga 22 Juli, serapan sudah mencapai 15,65% dan update hingga 24 Juli telah mencapai 17,28%.
Presiden telah memerintahkan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengawal hal tersebut hingga ke level Forkopimda.
