Pelaksana Harian (Plh) Bupati Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengaku berat untuk memenuhi ketentuan anggaran penanganan Covid-19 sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau sekitar Rp71 miliar. Meski demikian, ia tetap berkomitmen untuk memenuhinya dengan jalan refocusing anggaran.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melakukan refokusing anggaran yang tertuang dalam APBD 2021. Untuk nominal anggran diperkirakan mencapai Rp63.884.749.000.
Pemkab Gunungkidul telah mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp74,31 Miliar, untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.
Lelang paket proyek 2021 Pemkot Jogja akan dibuka dengan belanja jasa. Realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 membuat jumlah lelang pekerjaan yang masuk tak sampai 50 persen.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp80 miliar untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan di tahun depan. Total hingga sekarang lebih dari 95% warga Gunungkidul ikut dalam kepesertaan jaminan kesehatan ini.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 berperan penting menjadi penyeimbang dalam penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan transisi pembangunan nasional.
Pemerintah Kabupaten Bantul menjamin anggaran penanganan bencana alam maupun bencana non alam Covid-19 cukup sampai akhir tahun ini bahkan sampai awal tahun depan.
DPRD Kota Jogja dan pemerintah daerah setempat mendukung pelaksanaan program belanja daring di pasar tradisional. Bentuk dukungan dengan meningkatkan anggaran di RAPBD 2021 sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Bantul harus bersabar, menyusul belum bisa dicairkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.
Anggaran untuk kegiatan Forum Kerukurnan Umat Beragama (FKUB) menjadi sorotan pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masalah anggaran yang berpengaruh pada keaktifan forum tersebut. Menurutnya banyak FKUB yang tidak jalan karena minimnya anggaran.
