Presiden telah memerintahkan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengawal hal tersebut hingga ke level Forkopimda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memastikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengakomodir semua kebutuhan selama pandemi Covid-19. Sehingga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 terlaksana, eksekutif tidak perlu melakukan penyesuaian anggaran.
Pemberian jaminan hidup kepada warga terpapar Covid-19 atau yang menjalani isolasi mandiri kembali diadakan di Kota Jogja. Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jogja Nurcahyo Nugroho menilai program jadup perlu dihidupkan kembali di tengah darurat Covid-19. Anggaran ini harus dipersiapkan dan jangan sampai kehabisan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengalokasikan anggaran Covid-19 pada tahun ini sebesar Rp133,76 miliar. Hingga Mei 2021 penyerapannya baru sebesar Rp17,52 miliar.
Pandemik Covid-19 berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sleman. Pemkab Sleman mengaku kehilangan potensi PAD di atas Rp350 miliar.
Dengan tambahan pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, anggaran belanja yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp14,1 triliun.
Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan amanat dari Undang-Undang.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran sebesar Rp26.144.425.000 untuk insenstif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19. Alokasi ini bersumber dari kebijakan refocusing sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanggulangan corona.
Paguyuban Rekanan Kulonprogo (PRKP) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kulonprogo pada Senin (8/3/2021)UNTUK mengadu ke anggota dewan soal rencana refocusing anggaran pada kegiatan fisik yang nantinya bakal dilakukan di Bumi Binangun.
Kebijakan refocusing APBD Bantul 2021 dipastikan tidak akan berdampak kepada rencana revitalisasi Pasar Turi, Desa Sidomulyo, Bambanglipuro tahun ini.
