Perubahan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Rp3,26 triliun pada 2020 mendapat persetujuan dariKomisi X DPR.
"Saya perintahkan di seluruh kementerian/lembaga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada dan saya pantau setiap hari," kata Presiden Jokowi
Pemerintah Daerah (pemda) DIY telah merefocusing anggaran sebesar Rp300 miliar untuk menangani pandemi covid-19 sampai akhir masa tanggap darurat pada 30 Juni 2020 nanti.
Sejumlah risiko bisa terjadi jika penggunaan anggaran untuk Covid-19 tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Di DIY realisasi anggaran Covid-19 masih tergolong rendah dibandingkan jumlah refocusing anggaran. Monitoring terus dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan Covid-19.
Anggaran Pemkab Bantul dipastikan hanya cukup hingga empat bulan ke depan jika tidak mendapatkan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Selain minimnya perolehan pendapatan asli daerah (PAD) karena Covid-19, selama ini Pemkab Bantul sangat bergantung kepada DAU dari Pusat.
KKP minta tambahan anggaran Rp1,024 triliun untuk stimulus penguatan di sektor nelayan tangkap dan budidaya.
Sejumlah kepala desa di Kabupaten Gunungkidul berharap pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa 2020 tidak lebih dari 5%. Alasannya supaya tidak berimbas kepada kinerja perangkat desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kulonprogo menargetkan seluruh kalurahan sudah bisa menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa pada akhir April 2020.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mendukung redesain APBD DIY 2020 guna percepatan penanganan wabah Corona penyebab Covid-19.
Pemda DIY memangkas sebanyak 1.600 kegiatan dan ratusan program selama lima tahun terakhir. Sebanyak 300 kegiatan dicoret setiap tahun agar lebih fokus pemberian layanan kepada masyarakat.
