Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan 2021 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (28/9/2021). Hasil kesepakatan ini terdapat sejumlah perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran untuk merealisasikan sejumlah program baru pada 2022 ke Komisi II DPR.
Organisasi perangkat daerah (OPD) di DIY selesai melakukan pergeseran atau refocusing anggaran dana penanganan Covid-19.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan serapan anggaran covid Jateng bukan 0,15% seperti yang beredar di media. Hingga 22 Juli, serapan sudah mencapai 15,65% dan update hingga 24 Juli telah mencapai 17,28%.
Presiden telah memerintahkan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengawal hal tersebut hingga ke level Forkopimda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memastikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengakomodir semua kebutuhan selama pandemi Covid-19. Sehingga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 terlaksana, eksekutif tidak perlu melakukan penyesuaian anggaran.
Pemberian jaminan hidup kepada warga terpapar Covid-19 atau yang menjalani isolasi mandiri kembali diadakan di Kota Jogja. Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jogja Nurcahyo Nugroho menilai program jadup perlu dihidupkan kembali di tengah darurat Covid-19. Anggaran ini harus dipersiapkan dan jangan sampai kehabisan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengalokasikan anggaran Covid-19 pada tahun ini sebesar Rp133,76 miliar. Hingga Mei 2021 penyerapannya baru sebesar Rp17,52 miliar.
Pandemik Covid-19 berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sleman. Pemkab Sleman mengaku kehilangan potensi PAD di atas Rp350 miliar.
Dengan tambahan pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, anggaran belanja yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp14,1 triliun.
