Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah meningkatkan alokasi belanja kesehatan dan anggaran dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pemda DIY dan DPRD DIY telah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DIY 2021. Penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY menjadi titik fokus.
Serapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sleman dinilai masih kecil. Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, Pemkab meminta agar masing-masing OPD menggenjot pelaksanaan program terutama pemulihan ekonomi masyarakat.
Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran guna menekan dampak untuk masyarakat. Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan Kementerian Sosial mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran.
Pemerintah telah menetapkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021. Anggaran instansi ini senilai Rp45,6 triliun telah disahkan dan ditetapkan pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran Sesuai Nota Keuangan RAPBN TA 2021.
Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD) Pemkab masih akan memfokuskan anggaran belanja tambahan (ABT) pada tahun ini untuk penanganan Covid-19. Selain sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus yang dilakukan Pemkab Sleman.
Sejumlah kapanewon di Gunungkidul melaporkan anggaran droping penyaluran air bersih mulai menipis. Diperkirakan anggaran yang dimiliki akan habis mulai akhir September hingga Oktober.
Dinamika pelaksanaan APBN di DIY pada semester I 2020 sangat dipengaruhi dinamika kebijakan pemerintah dalam merespons dampak Pandemi Covid-19. Sebagai instrumen fiskal, pemerintah sangat responsif memfungsingkan APBN TA 2020 sebagai counter cyclical terhadap kinerja perekonomian yang terpukul akibat pandemi dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.
Pemerintah akan menganggarkan Rp22 triliun untuk pemerataan pendidikan berbasis digital ke pelosok daerah.
Pemerintah akan menganggarkan Rp22 triliun untuk pemerataan pendidikan berbasis digital ke pelosok daerah.
