Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Surat Edaran (SE) baru yang tengah disusun untuk menindaklanjuti aturan dari SE Gugus Tugas Penanganan Covid 19 No. 12/2021 belum mengatur kebijakan terkait dengan mudik Lebaran.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) agar larangan mudik Lebaran 2021 M/Idul Fitri 1442 H bisa berjalan efektif.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo merespons kebijakan Pemerintah Pusat melarang warga mudik Lebaran tahun ini.
Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai larangan mudik Lebaran ditanggapi beragam di tingkat daerah. Pemda DIY menyiapkan skenario seperti pengetatan mobilitas di tingkat desa.
Pemerintah dinilai tidak perlu melarang masyarakat untuk mudik Idulfitri 2021, tetapi cukup dengan menggiatkan kampanye protokol kesehatan dan konsekuensinya.
Kepolisian telah menyediakan sanksi tegar bagi masyarakat yang berencana melanggar aturan mudik Lebaran.
Pemerintah Pusat resmi melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Gubernur DIY Sri Sultan HB X tak mempersoalkan kebijakan pelarangan tersebut, namun Raja Kraton Ngayogyakarta ini menyorot kemungkinan dalam praktiknya banyak yang tidak bisa taat.
