Bangunan ruko di sepanjang Jalan Perwakilan yang berdampingan dengan DPRD DIY Jalan Malioboro mulai dibuldoser pada Sabtu (21/1/2023).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta bangunan yang sebelumnya ditempati para pedagang di sepanjang Jalan Perwakilan, Kawasan Malioboro, akan segera
Banyak pedagang di Kawasan Malioboro terutama yang memproduksi makanan skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi halal.
Untuk menarik minat wisatawan yang hadir di kawasan Malioboro, Balai Layanan Bisnis UKM DIY menggelar Festival Oleh-Oleh di Teras Malioboro 1.
Paguyuban PKL Malioboro khususnya yang berada di Teras Malioboro (TM) 2 mengaku belum mendapat sosialisasi resmi dari pemerintah soal relokasi ke TM 1
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Malioboro tengah memvalidasi lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Teras Malioboro 2 untuk diberlakukan perjanjian
Panitia Khusus DPRD Kota Yogyakarta untuk pengawasan relokasi PKL Malioboro berharap pemerintah daerah setempat segera melakukan aksi nyata untuk menindaklanjut
DPRD Kota Jogja memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap kebijakan Pemkot Jogja terkait dengan penataan PKL Malioboro.
Sejumlah rekomendasi dan catatan diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jogja yang membahas soal pengawasan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro.
Perwakilan pedagang Teras Malioboro mengeluhkan soal alur pengunjung yang kurang memadai sehingga lapak bagian belakang dan pojok jarang terjamah pengunjung.
