Kasus pemalsuan pupuk merugikan petani dan mengganggu ketahanan pangan. Pemerintah akan memberantas pupuk palsu melalui pengawasan ketat serta penegakan hukum y
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyiapkan terobosan kebijakan terkait distribusi pupuk bersubdisi bagi para petani. Langkah ini bertujuan untuk pemerataan
Polres Sragen menyelidiki indikasi pupuk palsu di wilayah Desa Gilirejo Baru, Kecamatan Miri, Sragen.
Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi bakal dilakukan Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR.
Sebanyak 29.000 distributor mengeluh setelah pemerintah memangkas distribusi pupuk bersubsidi, yang kini akan dilakukan langsung dari pabrik ke petani.
Penebusan pupuk bersubsidi hanya bisa dilakukan oleh petani terdaftar di kios resmi yang ditunjuk oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).
Oleh-oleh mudik lebaran tidak harus dalam bentuk makanan, melainkan bisa anti mainstream seperti berbentuk pupuk. Salah satu jenis pupuk yang sering disebut ker
PT Pupuk Indonesia (Persero) menepis isu adanya dugaan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara.
Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 6/2025 yang mengatur tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul mencatat alokasi pupuk bersubsidi di 2025 mencapai 38.181 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan 2024
