Pemerintah Kota Jogja menginstensifkan sosialisasi terkait Perda No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan sasaran yang lebih luas yaitu kepada restoran dan kafe yang juga masuk dalam kategori tempat umum dalam peraturan daerah tersebut.
Pemberlakuan sanksi denda dinilai masih perlu menunggu, pasalnya Satgas Kawasan Anti Rokok (KTR) baru sebatas imbauan bagi para pelanggar KTR.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mendukung penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di sepanjang Maliobowo. Namun ia meminta agar disiapkan fasilitas khusus untuk tempat orang merokok.
Sebagai langkah mengawal komitmen Pemkot Jogja dalam mewujudkan Malioboro sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sejumlah organisasi antirokok menggelar aksi memungut puntung rokok di sepanjang kawasan Malioboro, Minggu (24/11/2019).
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bakal mengajukan usulan pembahasan Peraturan Daerah (perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Pemkot Jogja bakal mulai mengawal aturan kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro.
Kampung Ratmakan, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Jogja, mendeklarasikan komitmen Rumah Bebas Asap Rokok, di Ruang Publik Kampung Ratmakan, Minggu (1/9). Kegiatan ini sebagai upaya meminimalkan dampak buruk kesehatan akibat rokok dan munculnya perokok aktif baru.
Dinas Kesehatan Kulonprogo mencatat, kasus penyakit yang ditimbulkan akibat efek negatif rokok seperti hipertensi, jantung, stroke, dan diabetes melitus di Kulonprogo meningkat.
Program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kulonprogo sudah diterapkan sejak 2014. Namun, dari semua tempat yang jadi sasaran penerapan aturan KTR, masih ada yang belum bisa disentuh aturan tersebut.
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyarankan agar para produsen rokok elektrik mengikuti alur penjualan dan produksi yang sudah direkomendasikan.
