Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul terus mengebut perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Setelah ditetapkan beberapa waktu lalu, DPTHP dinilai masih perlu adanya perbaikan lagi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) termasuk dari partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 yang harus melakukan perbaikan.
Kerawanan Pemilu 2019 dipengaruhi sejumlah hal termasuk isu SARA.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantu segera mengeluarkan surat keputusan (SK) zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Bantul. Aturan tersebut di antaranya akan mengatur lebih rinci larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat tertentu.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut walk out saat kampanye damai yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut memperlakukan SBY dengan hormat saat itu.
Sanksi ini dilakukan bertahap mulai dari teguran hingga pemberhentian jabatan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman melakukan pencermatan setiap pekan untuk mendata daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. DPT bakal diperbaiki sampai dua bulan ke depan.
Apabila akan mengadakan kampanye maka wajib memberitahukan kepada kepolisian dan Bawaslu, sesuai tingkatannya, paling lambat H-1,
Dimulainya masa kampanye sejak Minggu (23/9) tidak disia-siakan oleh partai peserta Pemilu 2019. Para kader dan calon anggota legislatif (caleg) pun langsung tancap gas.
Memasuki hari kedua kampanye, Senin (24/9/2018), alat peraga kampanye (APK) milik partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 mulai bertebaran kendati aturan pemasangan belum diketok.
