Petitum atau permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang berlangsung di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat,14 Juni 2019 lalu, direspon Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan meski sudah 21 tahun reformasi, aktivis 98 yang terjun ke dunia politik baru menjabat sebagai anggota DPR hingga kepala daerah. Hingga kini mereka belum menjabat sebagai menteri.
Agenda sidang yakni mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Selain itu, Hakim MK juga akan mendengarkan jawaban pihak pemberi keterangan, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Lima Komisioner KPU Palembang menyatakan siap mengikuti proses hukum terkait penetapan status tersangka, namun kelimanya mengklaim sudah berbuat sesuai prosedur penyelenggaraan Pemilu 2019.
Semua komisioner KPU Palembang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penyelenggaraan pemilu oleh Polresta Palembang. Anggota KPU Palembang, Yetty Oktarina, mengatakan KPUakan menghormati proses hukum dan siap menghadapinya.
-Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai percepatan Kongres PDI Perjuangan membuka peluang regenerasi kepemimpinan partai berlambang banteng tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menjadi salah satu partai yang paling solid mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menilai Mahkamah Konstitusi (MK) kurang tegas dalam memulai sidang sengketa Pilpres 2019, karena menerima materi perbaikan permohonan berkas yang diajukan tim hukum Prabowo - Sandiaga. Materi perbaikan itu seharusnya perbaikan minor.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur berharap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan sengketa hasil pemilu untuk memberi keputusan sesuai dengan fakta hukum.
Sidang sengketa pilpres diyakini bakal diwarnai perbedaan pendapat di kalangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
