Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengapresiasi pertemuan dua tokoh bangsa, Jusuf Kalla (JK) dengan Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut diharapkan mampu mencairkan suasana politik Tanah Air yang memanas. Bahkan jika memungkinkan, Bamsoet berharap jika dalam waktu dekat dilanjutkan pertemuan antara Prabowo dengan Joko Widodo.
Uni Eropa, organisasi supra-nasional yang beranggotakan 28 negara di Eropa, menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Indonesia periode 2019 - 2024.
DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bantul tegas menyatakan tidak akan menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul terkait hasil Pemilu 2019.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Bantul belum berencana mengajukan gugatan terkait hasil pemilu 2019. Gerindra justru menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu yang akan ditindak lanjuti oleh partai.
Ketua tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjajanto, optimistis dalam menghadapi sidang gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan satu gugatan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu diajukan PSI setelah KPU, selaku termohon, mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019, beberapa waktu lalu.
Ketidakmampuan Bawaslu RI dalam menangani dugaan kecurangan Pilpres 2019 menjadi salah satu penyebab Tim Prabowo –Sandi membawa kasus sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjajanto kembali menuntut independensi Mahkamah Konstitusi saat mengadili sengketa Pilpres 2019. Dia tak ingin MK dijuluki Mahkamah Kalkulator.
