Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggenjot penerimaan pajak pada semester II/2019 lantaran penerimaan pada semester I/2019 belum optimal. Penerimaan pajak pada semester I/2019 baru sekitar 40% dari target 2019.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY naik hingga Rp93,5 miliar tahun ini. Salah satu sumber pendapatan yang naik yakni pajak dari kendaraan bermotor.
Memperingati hari kemerdekaan RI ke-74, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menggelar agenda penghapusan denda bagi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan berlangsung selama satu bulan, yakni mulai Kamis (1/8/2019) hingga Sabtu (31/8/2019).
Pemerintah dikabarkan membuat kebijakan yang menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di tengah guyuran insentif yang diberikan kepada pelaku usaha, termasuk rencana menurunkan pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 25% menjadi 20%.
Tim Yustisi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menyegel dua restoran dan satu hotel di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut karena mengemplang pajak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun ini sebesar Rp75 miliar.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa upaya memajaki ekonomi digital telah menimbulkan kepusingan di berbagai negara sangat beralasan. Bagaimana tidak? Negara sumber penghasilan dari aktivitas ekonomi digital lintas batas negara terancam tidak mendapat hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber di negaranya.
Tujuan suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya dengan cara menciptakan laba yang sebesar-besarnya. Pencapaian laba yang besar diera persaingan ini menuntut efisiensi perusahaan, salah satunya melalui penghematan pajak. Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui skema manajemen pajak.
Pemerintah Kabupaten Bantul berencana menaikkan target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam APBD Perubahan pada Agustus mendatang. Rencana tersebut karena capaian pendapatan dari PBB P2 sampai triwulan II atau smester pertama tahun ini sudah mencapai sekitar 60% dari target Rp49 miliar atau sekitar Rp29 miliar.
Ekstensifikasi bakal terus diperluas untuk menutup gap yang disebabkan oleh kebijakan obral insentif pajak maupun rencana penurunan tarif PPh korporasi dari 25% menjadi 20%. Pasalnya, saat ini tercatat masih banyak wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
