Pemberian keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini ternyata tidak diiringi tingginya tingkat pembayaran. Hingga awal Agustus ini pembayaran PBB Kota Jogja belum capai persentase maksimal.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020, Kamis (16/7/2020).
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) TA 2020 Tingkat Wilayah,serta Penyerahan LKKL Award TA 2019 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY pada 15-16 Juli 2020.
Minat wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Panutan Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 tidak surut. Hingga awal Juli 2020, jumlah pembayaran PBB-P2 di Sleman mencapai Rp25 miliar atau 64% dari target yang ditentukan.
enam pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang pertama tersebut adalah Amazon Web Services Inc.; Google Asia Pacific Pte. Ltd.; Google Ireland Ltd.; Google LLC.; Netflix International B.V.; dan Spotify AB.
Telkom Group mencabut blokir terhadap layanan Netflix pada Senin (7/7/2020). Aksi ini berselang satu minggu dari penerapan PPN PMSE. Hal ini memicu pertanyaan, apakah tunduknya Netflix dengan aturan di Indonesia menjadi alasan di balik pencabutan blokir itu.
Pemkot Jogja resmi memperpanjang waktu pengajuan keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis multidimensi tidak terkecuali BLU. BLU pendidikan terdisrupsi karena kegiatan tatap muka ditiadakan menyebabkan perubahan tata kelola dan penurunan pendapatan. BLU kesehatan mengalami penurunan pasien umum dan penyediaan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19 berdampak pada perubahan layanan dan penurunan pendapatan.
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi wacana pengenaan pajak bagi para pesepeda di Tanah Air.
Pemungutan PPN atas transaksi barang digital siap diterapkan. Pemerintah bahkan menargetkan Juli 2020 bisa segera menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) asing sebagai wajib pungut (wapu).
