Sekalipun pajak bukan urutan pertama penghambat investasi, pajak tetap menjadi bagian yang diperhitungkan investor. Alhasil, rumusan norma pajak dalam UU Cipta Kerja menjadi harapan memberi kepastian bagi investor.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2020 ini. Keringanan berupa pembebasan denda pajak kendaraan itu berlaku mulai 19 Oktober-19 Desember 2020.
Sanksi perpajakan dalam omnimbus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disebut lebih rendah dibandingkan yang tertera dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Pemerintah belum mempertimbangkan usulan dari Kementerian Perindustrian terkait pemberian insentif berupa pengenaan pajak 0% untuk setiap pembelian mobil baru.
Penghapusan denda untuk pajak kendaraan bermotor kembali diperpanjang sampai akhir Desember. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk keringanan akibat adanya pandemi Covid-19.
Pada masa pandemi Covid-19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja memberikan sejumlah keringanan PBB bagi wajib pajak. Kendati sudah dapatkan keringanan, tak semua pemohon telah membayarkan pajaknya.
Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jogja ke-264, Pemkot Jogja menghapuskan sanksi administrasi denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penghapusan ini akan diterapkan hingga beberapa bulan ke depan.
Mulai 2021, Pemerintah akan mulai menerapkan Undang-Undang Bea Meterai yang baru. UU itu meyebutkan soal tarif materai yang dinaikkan, serta pengenaan meterai juga berlaku bagi dokumen elektronik.
Pemkab Gunungkidul memutuskan untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari September sampai akhir November. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk keringanan atas terjadinya pandemic Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung.
Merespons kondisi pandemi yang hingga kini masih melemahkan ekonomi masyarakat, Pemda DIY kembali menghapus sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember mendatang.
