Pemerintah Kulonprogo menyatakan, pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah ini tak naik tinggi. Namun kenaikan memang terjadi pada NJOP.
Kementerian Perindustrian masih terus melakukan kajian mengenai penghitungan cukai minuman berpemanis beserta dampaknya.
Masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun bebas dari pajak. Kendati demikian, para wajib pajak tersebut tetap harus memiliki NPWP dan melaporkan SPT PPh orang pribadi.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul menargetkan perolehan pajak tahun ini sebesar Rp1,5 triliun. Target pajak kategori Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) tersebut lebih tinggi dibanding realisasi pajak tahun lalu sebesar Rp831 miliar.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jogja pada 2020 ini naik rata-rata 200%-400%. Kenaikan ini oleh sebagian kalangan dinilai terlalu tinggi dan berpotensi membebani masyarakat sebagai wajib pajak.
Target pencapaian pajak DIY pada 2020 meningkat sebesar Rp23,59% dari target sebelumnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak DIY optimistis bisa mencapai target tersebut.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Bantul tahun ini ditarget sebesar Rp56 miliar. Target itu lebih tinggi dari realisasi PBB-P2 2019 sebesar Rp54 miliar.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) 2020 di Aula Adikarto, Kompleks Pemkab Kuloprogo, Rabu (5/2/2020).
Mempelajari ekonomi digital menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan semua orang saat ini. Ekonomi digital sudah berkembang sangat luas. Teknologi informasi menjadi penunjang tumbuhnya perekonomian digital. Bahkan, ekonomi syariah yang juga menjadi bagian dari sistem ekonomi Indonesia saat ini pun tidak luput dengan konsep pengembangannya ke arah digitalisasi.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi DIY menggelar focus group discussion (FGD) mengani mekanisme rekonsiliasi pajak-pajak Pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) berdasarkan transaksi yang dibayarkan atas beban APBD.
