Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo telah menunjuk dua belas perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.
Pandemi Covid-19 membuat situasi perekonomian menjadi tak pasti. Target penerimaan pajak untuk 2021 pun terpaksa diturunkan.
Rokok-rokok ilegal dengan cukai palsu banyak beredar di pasaran. Jumlahnya tak terkendali. Hal ini mengganggu penerimaan negara.
Saat ini masyarakat diberi kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tetapi cukup mengaksesnya melalui daring atau online.
Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan capaian Pajak Bumi dan Bangunan Peedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 31 Agustus Rp40,6 miliar. Capaian ini melebihi 50% dari nilai pokok ketetapan pajak tahun ini Rp70,9 miliar.
Wajib pajak badan perusahaan terbuka bisa mengajukan pengurangan PPh badan, namun ada kriteria dan syarat berlapis yang wajib dipenuhi.
Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta hingga akhir Agustus menerima permohonan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh lebih dari 11.000 wajib pajak.
Adanya pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak mempengaruhi dalam perolehan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan atau PBB-PP. Capaian PBB-PP tahun ini justeru sudah mencapai hampir 80% sampai awal September.
Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai & Harga Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sunaryo memaparkan ada 4 aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah soal kenaikan cukai hasil tembakau pada 2021.
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB) DIY menggelar Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui zoom meeting pada Rabu (19/8/2020).
