Masih minimnya kontribusi dari sektor UMKM meskipun secara volume jumlah pelaku usaha terbilang mayoritas membuat pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan pajakdari para UMKM di Indonesia.
Sebentar lagi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) PPh wajib pajak (WP) badan bakal berakhir. WP pun diminta segera melaporkan SPT secepatnya atau denda bakal mengincar.
Bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara desa diminta segera menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPn) belanja barang dan jasa pada APBD Bantul yang sudah tertagih namun belum disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
Akhir April adalah batas akhir pelaporan pajak tahunan untuk wajib pajak badan seperti PT, CV, Firma, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, dan lainnya. Pelaporan pajak badan merupakan salah satu kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh seluruh WP Badan. Jika pelaporan pajak ini tidak dilakukan, maka wajib pajak akan menerima sanksi denda sebesar Rp1 juta untuk SPT Tahunan yang tidak dilaporkan.
STIE YKPN Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk Tax Center yang ditandai dengan penandatanganan MoU di STIE YKPN Yogyakarta, Sleman, Kamis (11/4).
Pemerintah baru sajamerilis kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk jasa transportasi barang tujuan ekspor.PT Samudera Indonesia Tbk pun langsung berpeluang mengangkut kargo ekspor lebih banyak setelah penerapan aturan tersebut.
Pemilik hunian di New York harus membayar pajak paling tinggi di Amerika Serikat.
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sudah berakhir pada 1 April lalu. Namun, pealisasi penyampaian tak kunjung mencapai target dan wajib pajak (WP) diminta tetap melapor meski sudah telat.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan realisasi kepatuhan formal per Maret perlu disikapi secara serius.
Sampai Sabtu (30/3/2019),jumlah Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan SPT hanya 10,9 juta atau 70% dari target 15,5 juta WP. Pemerintah akan mengoptimalkan data pihak ketiga untuk mencapai target rasio kepatuhan Wajib Pajak sepanjang 2019.
