Direktur Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak tertentu yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2018 pada 1 April 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kelonggaran pada masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pribadi hingga 1 April 2019. Sedianya lapor SPT tahunan pribadi sampai tanggal 31 Maret 2019.
Pemerintah terus menggenjot pendapatan, salah satunya dari pajak. Apa strategi yang dilakukan pemerintah?
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam penegakan hukum bidang perpajakan dengan aparat penegak hukum melalui Forum Koordinasi Penegak Hukum Bidang Perpajakan di Wilayah Kerja Kanwil DJP DIY di hotel Grand Mercure Yogyakarta, Jogja, Selasa (19/3).
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan hingga Kamis, 15 Maret 2019, sebanyak enam perusahaan telah mengajukan permohonan fasilitas libur pajak (tax holiday). Pengajuan tersebut disampaikan melalui layanan online single submission (OSS).
Kantor Pelayanan Pajak Bea Cukai Yogyakarta menargetkan penerimaan cukai dari vape pada 2019 ini naik hingga empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jika Oktober hingga Desember 2018 lalu ditargetkan Rp350 juta dari cukai vape, maka kali ini target dinaikkan menjadi Rp1,4 miliar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY melaksanakan acara Spectaxcular 2019 secara serentak pada Minggu (3/3) di Jl. Ipda Tut Harsono. Kegiatan serentak di seluruh Indonesia ini merupakan sarana penyebaran informasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pelaporan SPT secara elektronik melalui e-Filing dan pembayaran secara elektronik melalui e-Billing.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tahun ini sebanyak Rp20,7 miliar.
Pemkab Gunungkidul menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) tahun ini sebesar Rp24,1 miliar. Guna mencapai target ini selain melakukan jemput bola pemerintah bakal memperluas jaringan pembayaran.
Dalam debat kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, Minggu (17/2/2019) malam, Joko Widodo menyindir kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh 120 ribu hektare.
