Peran petugas pendata retribusi mineral bukan logam dan batuan (MBLB) untuk menarik retribusi sesuai muatan truk dari penambang bakal dioptimalkan demi capaian target pendapatan MBLB Rp14 miliar.
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kulonprogo menggencarkan sistem jemput bola untuk mengejar para penunggak pajak agar segera memenuhi kewajibannya. Penyebabnya, sebanyak 13.000 wajib pajak kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kecamatan berpotensi menunggak.
Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan tidak ada rencana pemutihan atau penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2). Dengan demikian upaya penagihan tetap dilakukan.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul awal tahun ini sudah menerbitkan sekitar 625.000 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Nilai dari SPPT tersebut setara dengan Rp71 miliar, tetapi target pendapatan dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun ini hanya dipatok sekitar Rp49 miliar.
Youtuber dan Selebgram harus bersiap-siap membayar pajak dari penghasilan yang didapatkan melalui dunia maya tersebut. Saat ini bukan rahasia umum lagi jika penghasilan YouTuber maupun selebgram saat ini sudah mencapai jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah.
Pajak untuk para pelaku bisnis online yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mulai berlaku efektif pada 1 April mendatang. Kini Ditjen Pajak tengah menyusun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak untuk menjadi pedoman teknis pelaksaan PMK 210 ini.
Pajak untuk para pelaku bisnis online yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mulai berlaku efektif pada 1 April 2019 mendatang. Saat ini Ditjen Pajak tengah menyusun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak untuk menjadi pedoman teknis pelaksaan PMK 210 ini.
Dari 17 kecamatan yang ada di Sleman hanya ada tiga yang sudah lunas 100% dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Ketiga kecamatan itu masing-masing Moyudan, Seyegan, dan Cangkringan. Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) mendorong agar kecamatan lainnya bisa melunasi 100% PBB P2.
Tutup tahun 2018, Kanwil Ditjen Pajak DIY berharap belanja modal dan belanja barang yang pembayarannya dilakukan melalui bendahara pemerintah diharapkan dapat diselesaikan segera. Pada hari terakhir pembayaran, bank dan pos persepsi juga akan melayani pembayaran pajak hingga sore hari.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul Edi Susilo menilai penarikan pajak restoran dan rumah makan belum maksimal. Hal ini pun berdampak terhadap capaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran.
