Tim Yustisi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menyegel dua restoran dan satu hotel di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut karena mengemplang pajak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun ini sebesar Rp75 miliar.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa upaya memajaki ekonomi digital telah menimbulkan kepusingan di berbagai negara sangat beralasan. Bagaimana tidak? Negara sumber penghasilan dari aktivitas ekonomi digital lintas batas negara terancam tidak mendapat hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber di negaranya.
Tujuan suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya dengan cara menciptakan laba yang sebesar-besarnya. Pencapaian laba yang besar diera persaingan ini menuntut efisiensi perusahaan, salah satunya melalui penghematan pajak. Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui skema manajemen pajak.
Pemerintah Kabupaten Bantul berencana menaikkan target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam APBD Perubahan pada Agustus mendatang. Rencana tersebut karena capaian pendapatan dari PBB P2 sampai triwulan II atau smester pertama tahun ini sudah mencapai sekitar 60% dari target Rp49 miliar atau sekitar Rp29 miliar.
Ekstensifikasi bakal terus diperluas untuk menutup gap yang disebabkan oleh kebijakan obral insentif pajak maupun rencana penurunan tarif PPh korporasi dari 25% menjadi 20%. Pasalnya, saat ini tercatat masih banyak wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
Penggelapan pajak diduga dilakukan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Dugaan tersebut diungkapkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional Global Witness.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan optimistis pajak pada 2020 akan menghasilkan penerimaan yang positif. Diprediksi penerimaan pajak tumbuh 9%-12% dari target Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2019.
Ada tiga jenis data yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Sistem pembayaran pajak di Tanah Air bisalebih mudah dibandingkan dengan kemudahan dalam beli pulsa telepon genggam. Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
