Departemen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Yogyakarta dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY menggelar seminar nasional bertajuk Sinergitas Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi: Tantangan Perpajakan UMKM Pasca Berakhirnya PP No.23/2018.
Kenaikkan tarif PPh untuk orang kaya diyakini tidak akan serta-merta bisa merubah struktur penerimaan pajak jika tidak dikombinasikan dengan peningkatan skala ekonomi di dalam negeri.
Untuk kategori high wealth individual, Sri Mulyani mengatakan tarif PPh akan ditingkatkan menjadi 35 persen yang saat ini ditetapkan sebesar 30 persen.
Pemerintah lebih baik membuat Program Pengungkapan Aset Sukarela (Voluntary Disclosure Program) dengan tetap mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi.
Fauzi menilai, kebijakan tax amnesty hanya menguntungkan kalangan pengusaha kelas atas. Padahal, pelaku UMKM terus dikenakan pajak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memerhatikan kondisi perekonomian nasional terkait rencana menaikan tarif PPN.
Terungkap, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) juga mengatur soal pengampunan pajak atau tax amnesty.
Bhima menjelaskan bahwa melihat kondisi saat ini, tidak tepat pemerintah menaikkan PPN. Menurutnya, masih banyak jalan lain tanpa mengganggu daya beli masyarakat, namun, diperlukan komitmen dan keinginan pemerintah.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menargetkan pemasangan 100 unit tapping box di akhir tahun ini. Total hingga pertengahan Mei sudah menyerahkan 21 unit kepada pengusaha hotel dan restoran di Bumi Handayani.
Sejak diluncurkan di DIY pada 23 Maret 2021, pengguna layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) via aplikasi Gojek terus bertambah. Melalui layanan baru tersebut, diharapkan kepatuhan pembayaran PKB pun bisa ditingkatkan.
