Para pelaku tindak pidana perdagangan orang sebaiknya tidak diberikan remisi atau hak lainnya.Hal itu menjadi salah satu rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada pemerintah karena banyak wilayah di Indonesia menjadi sarang perdagangan manusia.
Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi kini sedang memfokuskan pencegahan terjadinya TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dengan modus perkawinan pesanan.
Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, menciduk tiga pelaku perdagangan orang dengan modus akan dipekerjakan sebagai karyawan di sebuah pabrik roti.
Perdagangan manusia bermodus pernikahan pesanan dari lelaki asal China, membuat 29 perempuan Indonesia menjadi korban. Sesudah dinikahi dan dibawa ke negeri Tirai Bambu, mereka diperbudak di pabrik dan menjadi korban eksploitasi seksual.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara transit dalam perdagangan orang atau perdagangan manusia.
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, telah menetapkan pemilik rumah di Jalan Purnama, Komplek Surya Purnama, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berinisial AMW sebagai tersangka kasus dugaan perdagangan orang dengan modus kawin kontrak.
Gadis belia korban perdagangan manusia ke Malaysia yakni ES warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya dan saat ini sudah berkumpul lagi dengan keluarganya.
Human trafficking atau perdagangan manusia perlu diwaspadai termasuk oleh kalangan siswa sekolah.
