Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Markus Tri Munarjo memastikan blangko e-KTP hingga sekarang masih mencukupi. Hal ini tidak lepas adanya kiriman blangko yang dilaksanakan setiap dua pekan sekali.
Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar pada Desember mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menagih penyelesaian masalah KTP elektronik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menghindari adanya kecurangan dalam ajang kontestasi politik tingkat lokal tersebut.
Tingginya animo masyarakat dalam proses perekaman KTP elektronik dikhawatirkan akan menimbulkan kepadatan di loket pelayanan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil [Disdukcapil] Bantul. Disdukcapil pun menerapkan kuota pelayanan harian. Selain itu imbauan untuk perekaman KTP elektronik di kecamatan juga terus digencarkan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul membekali semua operator kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-El) dengan alat pelindung diri (APD) berupa baju hazmat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja tetap membuka layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik. Namun pelaksanaannya dengan pembatasan kuota setiap harinya, yaitu maksimal untuk 10 pengajuan.
Ketersediaan blangko KTP-el masih menjadi masalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul. Dampak dari keterbatasan blangko ini, warga yang telah merekam data belum mendapatkan bukti fisik KTP-el. Sebagai gantinya warga untuk sementara mendapatkan surat keterangan (Suket) telah melakukan perekaman. Total hingga pertengahan Desember Disdukcapil mengeluarkan 9.917 lembar suket.
DPR mendesak pemerintah segera menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU RDP) agark bisa segera dibahas.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul sejak akhir Mei kehabisan blangko KTP-el. Sebagai gantinya, warga yang telah memproses pengajuan KTP berbasis chip ini diberikan surat keterangan (suket) telah merekam data.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul mencatat sampai 11 hari menjelang pemilu masih ada 741 orang yang belum rekam data kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di DIY lebih memilih jemput bola warga yang belum merekam KTP-el dibandingkan membuka kantor pada hari libur.
