KTP Hilang Saat di Luar Kota? Tenang...Begini Cara Mengurusnya
Berikut ini cara mengurus KTP hilang atau rusak ketika berada di luar kota.
Berikut ini cara mengurus KTP hilang atau rusak ketika berada di luar kota.
Setelah menghentikan sementara layanan administrasi kependudukan karena adanya pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PPKM), kini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja kembali membuka layanan administrasi kependudukan.
Pelayanan pergantian KTP yang rusak atau hilang secara drive-thru atau layanan tanpa turun (lantatur) kembali dioperasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja. Setelah Januari ditiadakan, layanan ini kembali diadakan dengan melibatkan pegawai WFH.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Markus Tri Munarjo memastikan blangko e-KTP hingga sekarang masih mencukupi. Hal ini tidak lepas adanya kiriman blangko yang dilaksanakan setiap dua pekan sekali.
Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar pada Desember mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menagih penyelesaian masalah KTP elektronik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menghindari adanya kecurangan dalam ajang kontestasi politik tingkat lokal tersebut.
Tingginya animo masyarakat dalam proses perekaman KTP elektronik dikhawatirkan akan menimbulkan kepadatan di loket pelayanan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil [Disdukcapil] Bantul. Disdukcapil pun menerapkan kuota pelayanan harian. Selain itu imbauan untuk perekaman KTP elektronik di kecamatan juga terus digencarkan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul membekali semua operator kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-El) dengan alat pelindung diri (APD) berupa baju hazmat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja tetap membuka layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik. Namun pelaksanaannya dengan pembatasan kuota setiap harinya, yaitu maksimal untuk 10 pengajuan.
Ketersediaan blangko KTP-el masih menjadi masalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul. Dampak dari keterbatasan blangko ini, warga yang telah merekam data belum mendapatkan bukti fisik KTP-el. Sebagai gantinya warga untuk sementara mendapatkan surat keterangan (Suket) telah melakukan perekaman. Total hingga pertengahan Desember Disdukcapil mengeluarkan 9.917 lembar suket.
DPR mendesak pemerintah segera menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU RDP) agark bisa segera dibahas.