Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bakal memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpergian ke luar kota selama libur Israj Mi'raj, Kamis (11/3/2021).
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hermawan Setiaji mengaku ada satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang izin keluar kota atau mudik selama libur Tahun Baru Imlek ini.
Kebijakan itu bakal diterapkan pada setiap periode liburan panjang dengan mempertimbangkan kecenderungan jumlah kasus Covid-19 yang naik.
Apabila terpaksa harus melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, ASN harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.
Setelah dua tahun menanti-nanti, calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bantul akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon PPPK. SK Calon PPPK diserahkan di Gedung Induk Parasamya, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bantul, Jumat (29/1/2021).
Untuk menekan angka penyebaran Covid-19 terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, kegiatan penyerahan surat keputusan (SK) Pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Februari dan 1 Maret 2021 dilaksanakan secara tanpa seremonial.
Amandemen UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam daftar rencana proses legislasi antara pemerintah dan DPR tahun ini.
Pemerintah menegaskan melarang PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat organisasi terlarang.
Aturan yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tersebut masih dalam tahap perumusan, sehingga skema baru untuk gaji PNS belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul resmi melarang aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya, cuti pada 28 hingga 30 Desember mendatang.
