Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, kembali memperpanjang masa Bekerja Dari Rumah (BDR) atau work from home bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan Presiden Joko Widodo dapat langsung menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS).
Aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian karyawan di sejumlah perusahaan yang kondisi keuangannya baik menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan pada hari ini, Jumat (15/5/2020) .
Dari 170 orang yang dites di halaman Dinkes Bantul, ada dua orang di antaranya reaktif. Keduanya kini diisolasi di Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, guna pemeriksaan lebih lanjut.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul memeriksa dua PNS terkait dengan pelanggaran disiplin. Adapun sanksi yang diberikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Kedisiplinan Pegawai.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi mengeluarkan surat edaran terbaru tentang pembatasan mudik bagi aparatur sipil negara(ASN) selama penyebaran Covid-19.
Dalam rangka mengurangi potensi penularan virus Corona lewat social distancing, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menerapkan sistem kerja pegawai fifty-fifty. Dengan sistem ini, pegawai dijadwalkan bergantian masuk kantor setiap hari kerja.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak guna mengantisipasi penyebaran virus Corona penyebab Covid-19.
Meski Pemerintah Pusat memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah, Pemkab Gunungkidul memastikan para pegawai bekerja seperti biasa. Tidak adanya dispensasi ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati No.443/1444 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemkab Gunungkidul yang dikeluarkan Rabu (18/3/2020).
