Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sedang menyiapkan protokol teknis pelaksanaan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.
Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengimbau para pimpinan Kementerian/ Lembaga untuk membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah.
Bupati Bantul Suharsono meminta kepada 580 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Bantul yang baru dilantik untuk menghindari berbagai hal negatif seperti narkoba, korupsi dan perilaku radikalisme.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul menyatakan tahun ini merupakan tahun terbanyak aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki usia pensiun, yakni mencapai sekitar 600 orang. Tahun-tahun sebelumnya ASN yang pensiun kisaran 500-550 orang.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul mendata hingga akhir Februari terdapat delapan PNS yang mengajukan gugatan perceraian. Gugatan diajukan karena adanya keretakan dalam hubungan rumah tangga sehingga pernikahan tak bisa diselamatkan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri agar bisa memperbaiki mental 'budaya amplop' terutama di bidang pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Badan Penembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri mengubah stigma negatif terhadap pelayan publik pemerintah. Pejabat pemerintah sering dinilai lamban, tidak disiplin, dan cenderung mempersulit. Selain itu, budaya amplop juga diharapkan hilang dalam setiap proses perizinan.
Totok justru mengaku sudah pasti digandeng Suharsono dalam Pilkada tahun ini. Kepastian itu, kata Totok, disampaikan langsung oleh Suharsono pada Rabu (19/2/2020) lalu.
Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul tetap ikut mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Bantul tahun ini.
Radikalisme menjadi salah satu masalah bagi penataan aparatur pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 karena terpapar radikalisme.
