Revolusi industri 4.0 atau era disrupsi teknologi mengubah banyak hal di dunia secara fundamental. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan salah satu contohnya adalah berkurangnya pegawai administrasi, tetapi pekerja teknis justru akan bertambah.
Kebutuhan tenaga administrasi untuk PNS ke depan semakin berkurang.
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan PNS bekerja dari rumah.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini pegawai negeri sipil (PNS) memungkinkan untuk bekerja dari rumah. Tetapi wacana tersebut harus dikaji dengan baik.
Wacana aparatur sipil negara (ASN) kerja di rumah yang tengah digodok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mustahil bisa berlalu di daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin.
Sebanyak 990 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terjadi selama Januari 2018Maret 2019. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat mayoritas terjadi di tingkat pegawai pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) itu diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengungkapkan masih ada kebutuhan 254.173 orang aparat sipil negara (ASN) yang akan dipenuhi pada tahun ini.
Aparatur sipil negara yang terlibat kasus korupsi harus segera diproses terkait status kepegawaiannya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis kepada 11 Gubernur, 80 Bupati, dan 12 Wali Kota untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap aparatur sipil negara yang terlibat kasus korupsi.
Sebanyak 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian.
