Sebanyak 990 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terjadi selama Januari 2018Maret 2019. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat mayoritas terjadi di tingkat pegawai pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) itu diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengungkapkan masih ada kebutuhan 254.173 orang aparat sipil negara (ASN) yang akan dipenuhi pada tahun ini.
Aparatur sipil negara yang terlibat kasus korupsi harus segera diproses terkait status kepegawaiannya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis kepada 11 Gubernur, 80 Bupati, dan 12 Wali Kota untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap aparatur sipil negara yang terlibat kasus korupsi.
Sebanyak 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Berbagai cara dilakuakn kepala daerah untuk menggerakkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya. Termasuk Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Nadalsyah yang mengajak ASN memfasilitasi masyarakat setempat agar memanfaatkan lahan terlantar untuk budi daya tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan atau budi daya peternakan.
Pada 2020, sebanyak 4.870 formasi di lingkungan Pemda DIY mengalami kekosongan. Kekosongan terjadi karena banyak PNS yang memasuki masa purna tugas.
Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mewajibkan kepada aparatur sipil negara khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan daerah tersebut untuk mengumpul sampah plastik di tempat umum, lalu ditukarkan dengan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kembali menggelar Pekan Olahraga Karyawan (Porkar) di halaman Balai Kota Jogja.
Lantaran terdata melakukan pelanggaran disiplin berat sepanjang bulan Januari hingga Juni 2019, sebanyak 17 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam dipecat.
