Ngebut, Jokowi Jamin Pembagian Sertifikat Kelar 2025
Pembagian sertifikat tanah akan selesai pada 2025. Hall tersebut disampaikanPresiden Joko Widodo saat membagikan 1.000 sertifikat tanah di Kabupaten Samosir, Selasa (30/7/2019).
Pembagian sertifikat tanah akan selesai pada 2025. Hall tersebut disampaikanPresiden Joko Widodo saat membagikan 1.000 sertifikat tanah di Kabupaten Samosir, Selasa (30/7/2019).
Sebanyak 2.033 bidang tanah kasultanan Sultan Grond (SG) yang selesai disertifikasi diserahkan ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jumat (29/3/2019). Jumlah tersebut bagian kecil dari ribuan bidang tanah lainnya milik SG dan juga Pakualaman Grond (PAG) yang belum disertifikasi.
Kondisi fisik dapur yang ada di rumah produksi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) kuliner Gandeng Gendong masih menjadi benturan dalam meraih sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Faktor lain yang masih disoroti yaitu, keberadaan anggota berstatus pemilik Kartu Menuju Sejahtera (KMS).
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul tahun ini menargetkan sebanyak 66.000 bidang tanah di Bantul bisa memiliki sertifikat.
Ditargetkan penerbitan sertifikat tanah di DIY rampung pada 2020. Presiden Joko Widodo mengancam Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara (BPN) DIY, jika sampai target tersebut tidak terpenuhi.
Sebanyak 196 sertifikat tanah wakaf diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Sumatra Selatan.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul tahun ini akan memfokuskan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman mengalokasikan sebanyak 5.000 bidang tanah yang masuk pada Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2018.
Sengketa tanah masih terjadi di Sleman. Hal itu diakui menjadi salah satu penghambat tercapainya target bidang tanah yang bersertifikat.
Tahun ini Badan Pertanahan Sleman (BPN) Sleman menargetkan sebanyak 60.550 bidang tanah dapat tersertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Namun di lapangan, masih terjadi sengketa tanah baik sengketa waris maupun sengketa patok tanah.