Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sertifikat tanah elektronik dijamin keamanannya.
Dikutip dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021, ada tahapan dan syarat penerbitan baru serta pergantian ke sertifikat tanah elektronik.
Menteri ATN/BPN Sofyan Djalil menjawab polemik terkait sertifikat elektronik atau Sertifikat-el. Ini jawabannya!
Sertifikat tanah elektronik atau digital lebih aman dibandingkan dengan sertifikasi manual atau fisik. Sertifikat elektronik sangat aman karena itu berada dalam database karena tak mudah hilang, tidak mudah digandakan, dan tidak akan rusak.
BPN menyebutkan salah satu keuntungan dari sertifikat elektronik itu yakni akan lebih aman bagi si pemilik.
Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, dimana tahun lalu telah di diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
Kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dilakukan guna mempercepat pengamanan aset yang dimiliki perseroan.
Menteri Agama Fachrul Razi menjawab kekhawatiran anggota Komisi VIII DPR terkait program Penceramah Bersertifikat yang digulirkan Kemenag. Menag memastikan bahwa para penceramah tetap bisa berdakwah meskipun tidak memiliki sertifikat.
Ormas Islam selain MUI direncanakan boleh mengeluarkan sertifikat halal.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan kewajibansertifikat halal akan menguntungkan investor.
