Dispetaru Bantul menyebut, tanah tutupan Jepang yang terdampak proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan dipersoalkan oleh ahli waris tidak punya sertifikat
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan aplikasi SatuSehat Mobile untuk menggantikan PeduliLindungi. Sertifikat vaksin juga bisa dilihat di aplikasi baru t
Direktur PT. Garuda Sertifikasi Indonesia menyampaikan terima kasih karena dipercaya untuk melaksanakan penilaian SMAP ISO 37001 di Perwakilan BKKBN DIY.
Beroperasinya jembatan Soko-Gunung Puyuh, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Bantul sejak 2013 lalu masih menyisakan masalah. Sebab lahan warga yang terdampak jembatan tersebut belum dibuatkan sertifikatnya sampai saat ini sesuai perjanjian awal saat pembangunan jembatan.
Perubahan logo halal yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus menandai perubahan pengurusan sertifikasi halal. Jika sebelumnya pengurusan sertifikasi halal diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat ini langsung diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama. Proses sertifikasi halal sendiri berlangsung selama 21 hari.
Maraknya kasus mafia tanah yang tidak pandang bulu menjerat siapa saja, mengharuskan kita lebih hati-hati dalam melakukan jual beli tanah. Agar bisa menghindari praktik mafia tanah, penting untuk mengetahui keaslian sertifikat tanah yang kita miliki.
Harapannya program ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen alsintan. Targetnya, nilai rata-rata TKDN naik 50 persen pada 2024 dari 43,3% pada 2020
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dosen Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Rikardo Simarmata menyambut baik aturan digitalisasi sertifikat tanah elektronik yang diluncurkan oleh pemerintah. Menurutnya adanya sertifikat elektronik tersebut akan memudahkan warga masyarakat dalam mengurus proses pengurusan hak milik atas tanah dari sisi waktu dan anggaran.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sertifikat tanah elektronik dijamin keamanannya.
