Kasus pembobolan 14 bank yang menyeret nama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan rekan yang berafiliasi dengan KAP Delloite.
Pengawas lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru bermasalah soal pajak.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hingga saat ini usaha yang dikenal dengan fintech peer to peer lending yang tak berizin ditemukan sebanyak 407 entitas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Garishindo Buana Finance Indonesia dan PT Prioritas Raditya Multifinance. Keduanya dinilai melanggar aturan penyelenggaraan perusahaan pembiayaan.
<p>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi melalui beberapa opsi kebijakan dengan fokus peningkatan industri berorientasi ekspor, pembiayaan proyek infrastruktur, dan pengembangan pariwisata serta perumahan.</p>
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat dengan menargetkan 40 Bank Wakaf Mikro (BWM) terbentuk. Lembaga ini berperan mendukung masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Sejak menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai dimanfaatkan masyarakat. OJK DIY dalam sehari ini, menerima 100 layanan permintaan informasi Debitur (iDeb), Senin (2/7/2018).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai kewenangannya sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan mengeluarkan keputusan membekukan kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% dinilai sudah tepat.
Perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dibekukan lantaran belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan pemegang medium term notes (MTN) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga.
