DPUPKP Bantul menyatakan tahun ini baru mampu menganggarkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bantul sebesar Rp3,5 miliar untuk 175 unit RTLH.
Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul menyebut ada 295 hektare kawasan kumuh di Bantul. Luasan kawasan kumuh tersebar di 14 kapanewon
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Jogja fokus pada indikator tertentu dalam mengurangi luasan kawasan kumuh di wilayahnya.
Upah buruh yang jauh di bawah rata-rata nasional tak mampu mengimbangi kenaikan harga tanah gila-gilaan hingga 20 persen setahun di DIY yang memicu lonjakan har
Sampai dengan sekarang kawasan kumuh di Kota Jogja tersisa seluas 95,18 hektare yang tersebar di sejumlah kemantren.
Penataan kawasan kumuh kembali digulirkan di 2021. Sejumlah titik dipastikan bakal alami penataan dengan sokongan dana dari APBN dan APBD Kota Jogja. Kepastian akan bergulirnya proyek diutarakan oleh Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Sigit Setiawan.
Penanganan kawasan kumuh di Kota Jogja akan kembali dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 menggunakan berbagai sumber pendanaan termasuk dari APBN yang digelontorkan sekitar Rp18 miliar.
Target pemerintah menuntaskan kawasan kumuh di Sleman tidak dapat terpenuhi tahun ini. Kendala utama molornya target tersebut akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Bantul tengah memperjuangkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLG) senilai Rp100 miliar dari Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Saat ini Pemkab tengah mempersiapkan persyaratan untuk meraih bantuan tersebut.
Dalam memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) 2019 sekaligus memamerkan hasil program Kotaku dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-DIY, pelaksana program Kotaku DIY menggelar Jalan Sehat dan Eksibisi Kotaku dengan tema Nyaman Kampungku Sehat Awakku.
