Pemkab Bantul diminta merevisi Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan kawasan kumuh. Pasalnya potensi kumuh di Bantul masih cukup tinggi, sedangkan SK Kumuh yang digunakan adalah surat yang diterbitkan pada 2014, sehingga penanganan kawasan kumuh kurang maksimal.
Kawasan permukiman kumuh secara nasional di Indonesia meluas dua kali lipat selama kurun waktu lima tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan terutama Pulau Jawa.
Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman bertekad lepas dari kekumuhan tahun ini. Seluruh proyek fisik mengupas kesan kumuh diselesaikan tahun ini.
Setidaknya selama dua tahun terakhir ini mendapatkan proyek pembangunan fisik Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Dusun Gowok, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok disasar program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemdes, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), kecamatan, hingga pemkab tersebut dilaksanakan di RT 07 Dusun Gowok.
Komisi IV DPRD Kulonprogo meminta eksekutif untuk menata kawasan kumuh di Kulonprogo, salah satunya dengan segera memperbaiki drainase di Kota Wates lantaran banyak saluran air yang belum berfungsi dengan baik. Akibatnya jika hujan melanda sejumlah wilayah tergenang air.
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan anggaran sebesar Rp193 miliar untuk menata limakawasan permukiman kumuh, terutama kampung nelayan di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengatakan penataan sebelas permukiman nelayan akan menjadi contoh bagi pembenahan permukiman nelayan.
Jogja ditarget bebas kawasan kumuh tahun ini.
Sebanyak empat karya terbaik arsitek profesional akan menjadi referensi utama dalam penataan kawasan kumuh di perbatasan Sleman dan Kota Jogja tepatnya di kawasan Kalibuntung, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman. Empat karya tersebut telah melalui proses sayembara yang dihelat oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman mendata, ada 16 kawasan kumuh lagi yang belum tersentuh pembangunan fisik. Ditargetkan tahun depan mulai ditata.
