Upaya penanggulangan kawasan kumuh di Kulonprogo tidak akan berhasil jika masyarakat masih abai terhadap kondisi lingkungan. Aktivitas masyarakat dalam membuang sampah atau limbah secara sembarangan yang berpotensi membuat satu wilayah jadi kumuh perlu dihentikan.
Upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk mengurangi kawasan kumuh lewat program Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diklaim telah berhasil.
Pemkab Bantul diminta merevisi Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan kawasan kumuh. Pasalnya potensi kumuh di Bantul masih cukup tinggi, sedangkan SK Kumuh yang digunakan adalah surat yang diterbitkan pada 2014, sehingga penanganan kawasan kumuh kurang maksimal.
Kawasan permukiman kumuh secara nasional di Indonesia meluas dua kali lipat selama kurun waktu lima tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan terutama Pulau Jawa.
Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman bertekad lepas dari kekumuhan tahun ini. Seluruh proyek fisik mengupas kesan kumuh diselesaikan tahun ini.
Setidaknya selama dua tahun terakhir ini mendapatkan proyek pembangunan fisik Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Dusun Gowok, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok disasar program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemdes, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), kecamatan, hingga pemkab tersebut dilaksanakan di RT 07 Dusun Gowok.
Komisi IV DPRD Kulonprogo meminta eksekutif untuk menata kawasan kumuh di Kulonprogo, salah satunya dengan segera memperbaiki drainase di Kota Wates lantaran banyak saluran air yang belum berfungsi dengan baik. Akibatnya jika hujan melanda sejumlah wilayah tergenang air.
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan anggaran sebesar Rp193 miliar untuk menata limakawasan permukiman kumuh, terutama kampung nelayan di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengatakan penataan sebelas permukiman nelayan akan menjadi contoh bagi pembenahan permukiman nelayan.
Jogja ditarget bebas kawasan kumuh tahun ini.
