Presiden Joko Widodo mendorong percepatan program penyediaan perumahan bagi aparatur negeri sipil (ASN), TNI, dan Polri. Pembicaraan mengenai program penyediaan perumahan sudah berkali-kali dibahas sehingga dirinya ingin mengetahui perkembangan terbaru program tersebut.
Pemerintah berencana merelaksasi peraturan perpajakan, PPh Pasal 22, atas barang properti. Kebijakan ini menjadi cara untuk menggairahkan pasar properti yang lesu.
Bisnis apartemen yang menyasar mahasiswa memiliki peluang yang bagus, dengan tren minat mahasiswa tersebut yang beralih dari rumah indekos ke apartemen.
Kendati pasar ekspor tengah menghadapi guncangan perang dagang dari negara-negara tujuan ekspor, namun pasar lokal masih memberikan peluang bagi produk kerajinan dan mebel. Pertumbuhan sektor properti mendorong industri ini untuk memenuhi permintaan dari maraknya pembangunan hotel dan hunian.
Pasar properti Jogja terpengaruh sentimen negatif akibat depresiasi rupiah. Walhasil hingga September, penjualan masih di kisaran 40%-45% dari target tahunan yang ditetapkan oleh DPD REI DIY.
DPD Real Estat Indonesia Jawa Tengah (Jateng) tertarik menggarap rumah bagi anggota Kepolisian khususnya yang ada di Jateng. Kebutuhan rumah untuk anggota kepolisian di Jateng yang mencapai 300.000 unit. Setidaknya ada empat kabupaten yang prospek dikembangkan untuk perumahan tersebut.
Setelah sukses menjadi film yang banyak dibicarakan di media sosial, Crazy Rich Asians, kini jagad maya juga sedang heboh oleh topik dengan tagar Crazy Rich Surabayans.
Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke VIII dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum AREBI periode 2018-2021. Setelah dilakukan voting, terpilih sebagai Ketua Umum AREBI periode 2018-2021 adalah Lukas Bong.
Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur akan mengusulkan tiga kebijakan kepada pemerintah untuk percepatan industri properti terutama rumah sederhana tapak (RST) bersubsidi. Salah satu usulan tersebut adalah kebijakan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi yang bisa disewakan untuk usaha pariwisata misalnya untuk vila atau home stay, khusus di daerah yang berbasis wisata.
Optimisme terhadap iklim properti nasional ternyata tidak dibarengi dengan kepuasan pencari properti terhadap upaya pemerintah dalam menjaga harga properti tetap terjangkau. Pencari properti masih menunggu kebijakan dan pembiayaan terkait perumahan yang belum maksimal.
