Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dapat memprioritaskan perumahan rakyat. Sebab hingga kini masih banyak masyarakat yang sulit dan belum bisa memenuhi kebutuhan papan.
Pengembang rumah subsidi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) lebih baik memberikan insentif kredit pengadaan lahan atau bunga khusus bagi kredit konstruksi perumahan subsidi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Penyediaan Perumahan menawarkan teknologi produk Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) kepada para pengembang perumahan. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah tahun ini.
Bank Indonesia membebaskan loan to value (LTV) untuk uang muka kepemilikan rumah pertama. Kebijakan ini dinilai akan memberikan peluang bagi pelaku sektor properti dalam memasarkan produknya.
DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng menyatakan sepanjang Januari-Juli 2018 realisasi penjualan properti berdasarkan omzet baru mencapai 25% dari target yang ditetapkan tahun ini.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul sejak 2014 lalu hingga sekarang telah menegur delapan pengembangan perumahan yang membangun permukiman tetapi belum memiliki izin lengkap. Bahkan dari salah satu kasus ini sudah sampai ke Pengadilan Negeri Bantul, yakni pengembang perumahan di Dusun Kadibeso, Sabdodadi, Bantul.
DPD Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan, hingga saat ini pembangunan rumah bersubsidi di DIY masih rendah meski peminatnya cukup besar.
Perabot berbahan palet kini sedang tren. Jangan salah pilih.
Memperkuat jalinan relasi antara para pelaku bisnis properti, CV Wina Jaya Abadi (WJA) Property menggelar Syawalan. Ratusan pelaku bisnis di sektor properti, dari DIY, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Bali hadir untuk memperluas jaringan bisnis yang kini tengah tumbuh pesat.
Aturan perpajakan yang makin rigid pada 2018 ini ditengarai menjadi penyebab menurunnya minat investasi masyarakat akan properti. Terutama untuk properti bernilai di atas Rp700 juta.
