Tanah tutupan yang terkena proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Parangtritis, Kretek, Bantul menuai konflik, lantaran warga yang mengklaim ahli wris menuntut ganti rugi ke pemerintah. Lahan tutupan saat ini menjadi polemik karena dianggap tidak jelas kepemilikannya.
Pengelola tanah tutupan di kawasan Parangtritis, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak memberikan ganti rugi.
Pemerintah dan pelaksana proyek jalur jalan lingkar selatan (JJLS) terutama di titik pembangunan Kelok 18 disarankan untuk melakukan uji geolistrik untuk memastikan keberadaan luweng di lokasi proyek.
Pemerintah Pusat sementara hanya akan membangun dua lajur pada Kelok 18, bagian dari Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang berada di perbatasan Bantul dan Gunungkidul. Penambahan atau pelebaran menjadi empat lajur akan dilakukan secara bertahap setelah proyek itu rampung.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengkaji ulang (review) desain kelok 18 sebelum dibangun pada 2020. Review dilakukan untuk menurunkan keringgian pilar bangunan serta menghemat anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengklaim pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Bantul hingga perbatasan Gunungkiudul sudah hampir selesai.
Warga Dusun Semampir, Desa Semugih, Kecamatan Rongkop mulai membongkar rumah yang terdampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Pembongkaran dilakukan secara sukarela karena proses pembangunan sudah berjalan dan warga telah mendapatkan pembayaran ganti rugi.
Proses pembangunan jalan jalur lintas selatan (JLS) di wilayah Kecamatan Rongkop, Gunungkidul pada Kamis (12/9/2019) diwarnai dengan ritual penghancuran batu yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai batu berbau mistis. Batu itu bernama batu temanten, sebelumnya batu tersebut tidak bisa dihancurkan menggunakan alat berat.
Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dilanjutkan tahun ini. Rencanannya, pembangunan dilakukan di dua ruas yakni ruas Jerukwudel-Baran-Duwet sepanjang 10,6 kilometer dan ruas Legundi-Planjan sepanjang 4,7 kilometer. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dua ruas ini mencapai Rp378,49 miliar. Ditargetkan pembangunan selesai di 2021.
Opsi penggabungan dua SD terdampak proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) tidak jadi dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dampak pelebaran JJLS hanya mengenai pagar SDN 1 Glagah.
