Kepala BPN Gunungkidul Ahmad Suraya tidak berkomentar banyak terkait permasalahan ini. Dia menilai, masalah tersebut berada di ranah Pemda DIY.
Kuasa Hukum penggugat atau dalam hal ini pemilik lahan sejumlah 37 orang, Risyanto mengatakan sebenarnya masih ada warga lain juga yang tidak menerima harga ganti rugi yang diberikan.
Warga Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul terdampak JJLS telah mengajukan surat keberatan nominal ganti rugi tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY pada 2 dan 5 April lalu melalui DPRD DIY. Surat jawaban yang didapat dinilai tidak adil.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajat Ruswandono mengatakan tidak memiliki wewenang untuk terjun lebih dalam pada permasalahan tersebut, pasalnya hal itu merupakan ranah Pemda DIY.
Ombusdman Republik Indonesia (ORI) DIY mendatangi warga Rejosari, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari yang menggugat terkait ganti rugi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) karena dinilai tidak sepadan. ORI DIY menilai ada dugaan malaadministrasi dalam permasalahan ini.
Warga Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul resmi menggugat pemerintah terkait dengan rendahnya harga jual tanah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Polemik pembebasan lahan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang Planjan-Tepus antara warga Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul dengan Tim Pengadaan Tanah JJLS belum menemui titik terang.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DIY mempersilakan warga Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, yang terdampak pembebasan lahan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), menggugat nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh tim appraisal ke pengadilan.
Terkait puluhan warga Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul terdampak JJLS yang menuntut harga ganti rugi tanah yang tidak sesuai, ORI DIY menargetkan perencanaan lapangan selesai minggu depan. Nantinya pihak ORI DIY akan menggali informasi dan klarifikasi dari pihak pengadaan tanah, pihak appraisal, dan warga terdampak
DPRD DIY menanggapi audiensi warga terdampak JJLS terkait nilai ganti rugi yang tidak sesuai harapan. Warga mengharap mediasi bisa dilakukan sebelum batas jatuh tempo pengajuan gugatan berakhir.
