Pemerintah Kabupaten Bantul mengklaim pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Bantul hingga perbatasan Gunungkiudul sudah hampir selesai.
Warga Dusun Semampir, Desa Semugih, Kecamatan Rongkop mulai membongkar rumah yang terdampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Pembongkaran dilakukan secara sukarela karena proses pembangunan sudah berjalan dan warga telah mendapatkan pembayaran ganti rugi.
Proses pembangunan jalan jalur lintas selatan (JLS) di wilayah Kecamatan Rongkop, Gunungkidul pada Kamis (12/9/2019) diwarnai dengan ritual penghancuran batu yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai batu berbau mistis. Batu itu bernama batu temanten, sebelumnya batu tersebut tidak bisa dihancurkan menggunakan alat berat.
Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dilanjutkan tahun ini. Rencanannya, pembangunan dilakukan di dua ruas yakni ruas Jerukwudel-Baran-Duwet sepanjang 10,6 kilometer dan ruas Legundi-Planjan sepanjang 4,7 kilometer. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dua ruas ini mencapai Rp378,49 miliar. Ditargetkan pembangunan selesai di 2021.
Opsi penggabungan dua SD terdampak proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) tidak jadi dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dampak pelebaran JJLS hanya mengenai pagar SDN 1 Glagah.
Warga terdampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Garongan, Kecamatan Panjatan meminta tim pelaksana proyek untuk memberi perlakuan berbeda.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Suharyono, menyatakan jajarannya masih menunggu undangan koordinasi lintas sektor terkait dengan proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di wilayah Kecamatan Temon yang bakal berdampak pada tiga gedung sekolah dasar (SD) yang ada di sekitar lokasi.
Bupati Gunungkidul sangat antusias dengan wacana pembangunan jembatan kelok 18 di wilayah perbatasan Gunungkidul-Bantul yang rencananya dibangun mulai tahun ini. Selain untuk menghubungkan akses kedua wilayah, diharapkan jembatan tersebut juga mampu mendongkrak pengembangan sektor kepariwisataan.
Terkait konflik Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari kuasa hukum warga terdampak telah menyerahkan surat pembentukan pansus terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan JJLS ke DPRD DIY.
Kuasa hukum terdampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari mengaku telah menyerahkan konsep mediasi kedua di Pengadilan Wonosari serta meminta ada pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) di DPRD DIY.
