Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan ada sebanyak 74 korban dari berbagai perkara tindak pidana yang ditolak permohonan bantuan medisnya oleh pihak BPJS Kesehatan.
Dibutuhkan kesepahaman bersama antar-instansi layanan kesehatan untuk mengatasi problem layanan kesehatan yang selama ini terjadi agar masyarakat tidak dirugikan. Banyak aduan masyarakat terkait layanan kesehatan karena persyaratannya tidak hanya dari satu intansi, melainkan butuh beberapa intansi, seperti kecelakaan apakah yang menanggung Jasa Raharja atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah masuk tahun kedua, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK masih dapat membukukan kinerja yang sangat baik.
Komisi IX DPR menyarankan beberapa hal kepada BPJS Kesehatan, di antaranya melakukan penyederhanaan platform agar lebih efektif dan efisien, serta mempelajari bagaimana Lembaga Jasa Keuangan (LJK) besar seperti perbankan menjaga datanya.
BPJS Kesehatan tidak tinggal diam dengan kabar dugaan kebocoran data peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan telah bergerak menindaklanjutinya.
Selama ini, sanksi penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan hanya diatur melalui Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Kementerian PANRB mendesak agar kasus bocornya 279 data penduduk Indonesia untuk diusut hingga tuntas.
Satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menghadirkan regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi.
Polri akan mengklarifikasi sejumlah hal saat memeriksa Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti terkait kebocoran 279 juta data penduduk.
Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa pihaknya juga tengah menangani dugaan kebocoran data di lembaganya dengan pembentukan tim khusus.
