Komisi IX DPR menyarankan beberapa hal kepada BPJS Kesehatan, di antaranya melakukan penyederhanaan platform agar lebih efektif dan efisien, serta mempelajari bagaimana Lembaga Jasa Keuangan (LJK) besar seperti perbankan menjaga datanya.
BPJS Kesehatan tidak tinggal diam dengan kabar dugaan kebocoran data peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan telah bergerak menindaklanjutinya.
Selama ini, sanksi penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan hanya diatur melalui Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Kementerian PANRB mendesak agar kasus bocornya 279 data penduduk Indonesia untuk diusut hingga tuntas.
Satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menghadirkan regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi.
Polri akan mengklarifikasi sejumlah hal saat memeriksa Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti terkait kebocoran 279 juta data penduduk.
Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa pihaknya juga tengah menangani dugaan kebocoran data di lembaganya dengan pembentukan tim khusus.
Kebocoran data BPJS Kesehatan harus dituntaskan oleh Pemerintah. Pasalnya kebocoran data kepesertaan ini akan berdampak pada kebocoran data medis rakyat Indonesia.
Jajaran direksi BPJS Kesehatan pun berupaya keras untuk meningkatkan kepesertaan, baik total peserta maupun tingkat keaktifannya.
Meski 12-14 Mei 2021 merupakan libur lebaran, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Menurut Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, BPJS Kesehatan memastikan peserta tidak akan terhambat dalam mengakses layanan kesehatan.
