Melalui pertemuan virtual "Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat", BPJS Kesehatan kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada dunia internasional.
Jika dibandingkan dengan iuran berdasarkan Perpres 82/2018, cara menghitung iuran BPJS Kesehatan perusahaan 2020 mengalami perubahan berdasarkan Perpres 64/2020
Salah satu anggota Komisi XI DPR RI yakni Achmad Hafisz Tohir meminta agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan terutama untuk masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan keputusan pemerintah yang mengambil kebijakan kembali menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Ia mengibaratkan masyarakat Indonesia dengan sebuah peribahasa.
Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Covis-19.
Anggota Komisi IX DPRRibka Tjiptaning Ribka menilai Perpres No.64/2020 terbit dengan memanfaatkan pembatasan jarak akibat pandemi Covid-19.
Keputusan pemerintah untuk menaikkan ulang iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah Covid-19 memunculkan polemik di sejumlah kalangan.
Rencana pemerintah kembali akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Juli mendatang mendapat penolakan keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka akan menggugatnya setelah hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
Kebijakan Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menuai kritikan dari sejumlah pihak.
Dengan adanya Perpres No. 64/2020, Kementerian Keuangan ke depan akan mengatur ulang mengenai penggunaan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) oleh Pemda.
