Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjelaskan salah satu alasan pemerintah kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 adalah karena negara juga dalam situasi sulit.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait rekomendasi guna mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rekomendasi tersebut tanpa harus menaikkan iuran.
Keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan langkah Presiden Joko Widodo untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai inkonstitusional atau cacat hukum, karena tidak memperoleh persetujuan dari masyarakat.
Presiden Joko Widodo menandatangani aturan baru terkait iuran BPJS Kesehatan, yaitu Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Selasa (5/5/2020).
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
BPJS Kesehatan masih memiliki utang klaim yang jatuh tempo ke rumah sakitsenilai Rp4,4 triliun.Utang klaim tersebut merupakan nilai sampai dengan 13 Mei 2020.
Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay angkat bicara soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang kembali dilakukan pemerintah.
Menyesuaikan kondisi Pandemi Corona yang masih berlangsung, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan kelonggaran bagi para peserta yang menunggak iuran selama maksimal 6 bulan.
Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap melalui Perpres 64/2020 dikritik lantaran tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih rendah.
