Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan sistem badan tersebut telah siap mengakomodir batalnya kenaikan iuran, termasuk jika terdapat peserta yang akan naik kelas. Aturan ini mulai berlaku 1 April 2020.
Pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan April ii belum turun, BPJS kesehatan mengumumkan besaran iuran peserta mandiri untuk pembayaran April masih mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.
Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi atau judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 tentang Jaminan Kesehatan, Senin (9/3/2020).
Permaisuri kraton Jogja yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas mengkritik gaji pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Ramai pemberitaan tentang pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, instansi ini mencatat saat ini jumlah peserta di Indonesia tercatat mencapai 223.009.215 orang per 1 Maret 2020. Demikian menurut data dari BPJS Kesehatan RI dikutip dari laman resminya.
Mahkamah Agung telah mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani menyatakan pemerintah wajib mengembalikan iuran BPJS Kesehatan pascaputusan tersebut.
Pemerintah akan mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatanmenunggu sikap resmi dari pemerintah setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi momentum pemerintah untuk mengevaluasi pembiayaan jaring pelindung jaminan sosial kesehatan itu.
Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan itu akan berdampak terhadap sejumlah program.
