Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Jogja dalam mengoptimalkan kepatuhan badan usaha terhadap regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) salah satunya dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di tingkat kabupaten dan kota.
Setiap orang berharap bisa menjalani hidup sehat tanpa menderita penyakit apapun. Namun jika Tuhan menguji seseorang dengan penyakit tertentu, maka tidak ada cara lain agar ia berusaha untuk mengobatinya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Yogyakarta berinovasi di tengah pandemi Covid-19, khususnya dalam hal pelayanan. Peserta JKN diedukasi untuk menggunakan layanan yang bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN yang bisa diunduh via Google Play dan Care Center melalui nomor telepon 150040.
Mulai hari ini, Rabu (1/7/2020), iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan kembali naik. Besaran kenaikan lebih rendah Rp10.000 dari putusan sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau MA.
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 terkait penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sejahtera (JKN-KIS). Dalam Perpres ini disebutkan peserta kelas III tetap mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah.
Pembenahan pada BPJS Kesehatan terus dilakukan Pemerintah sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) . Pemerintah menjanjikan melakukan pengecekan menyeluruh agar dapat memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tiga kementerian untuk menindaklanjuti rekomendasi lembaga antirasuah itu soal upaya mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Melalui pertemuan virtual "Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat", BPJS Kesehatan kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada dunia internasional.
Jika dibandingkan dengan iuran berdasarkan Perpres 82/2018, cara menghitung iuran BPJS Kesehatan perusahaan 2020 mengalami perubahan berdasarkan Perpres 64/2020
Salah satu anggota Komisi XI DPR RI yakni Achmad Hafisz Tohir meminta agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan terutama untuk masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah.
