Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 terkait penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sejahtera (JKN-KIS). Dalam Perpres ini disebutkan peserta kelas III tetap mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah.
Pembenahan pada BPJS Kesehatan terus dilakukan Pemerintah sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) . Pemerintah menjanjikan melakukan pengecekan menyeluruh agar dapat memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tiga kementerian untuk menindaklanjuti rekomendasi lembaga antirasuah itu soal upaya mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Melalui pertemuan virtual "Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat", BPJS Kesehatan kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada dunia internasional.
Jika dibandingkan dengan iuran berdasarkan Perpres 82/2018, cara menghitung iuran BPJS Kesehatan perusahaan 2020 mengalami perubahan berdasarkan Perpres 64/2020
Salah satu anggota Komisi XI DPR RI yakni Achmad Hafisz Tohir meminta agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan terutama untuk masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan keputusan pemerintah yang mengambil kebijakan kembali menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Ia mengibaratkan masyarakat Indonesia dengan sebuah peribahasa.
Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Covis-19.
Anggota Komisi IX DPRRibka Tjiptaning Ribka menilai Perpres No.64/2020 terbit dengan memanfaatkan pembatasan jarak akibat pandemi Covid-19.
Keputusan pemerintah untuk menaikkan ulang iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah Covid-19 memunculkan polemik di sejumlah kalangan.
