Rencana pemerintah kembali akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Juli mendatang mendapat penolakan keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka akan menggugatnya setelah hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
Kebijakan Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menuai kritikan dari sejumlah pihak.
Dengan adanya Perpres No. 64/2020, Kementerian Keuangan ke depan akan mengatur ulang mengenai penggunaan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) oleh Pemda.
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjelaskan salah satu alasan pemerintah kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 adalah karena negara juga dalam situasi sulit.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait rekomendasi guna mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rekomendasi tersebut tanpa harus menaikkan iuran.
Keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan langkah Presiden Joko Widodo untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai inkonstitusional atau cacat hukum, karena tidak memperoleh persetujuan dari masyarakat.
Presiden Joko Widodo menandatangani aturan baru terkait iuran BPJS Kesehatan, yaitu Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Selasa (5/5/2020).
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
BPJS Kesehatan masih memiliki utang klaim yang jatuh tempo ke rumah sakitsenilai Rp4,4 triliun.Utang klaim tersebut merupakan nilai sampai dengan 13 Mei 2020.
